Banyuwangi | Pemkab Banyuwangi akan membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 123 km tahun ini. Pembangunan ini untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air ke persawahan di Banyuwangi. Pelaksanaannya akan dilakukan dengan sistem padat karya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi tahun ini sebanyak 80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Sementara jaringan irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km.
“Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian,” jelasnya, Jumat (14/6/2024).
Jaringan irigasi yang akan dibangunan di antaranya di Kecamatan Blimbingsari 9.6 km, Srono 9,5 km, Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km. Sementara rehabilitasi jaringan irigasi diantaranya di wilayah Cluring sepanjang 1,3 km, Kabat 4,2 km, Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km.
“Selain kami membangun infrastruktur irigasi, kami juga bangun infrastruktur jalan sebanyak di Banyuwangi,” sambung Ipuk.
Ipuk menjelaskan, selain untuk sektor pertanian, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. Dalam pengerjaannya, dilakukan dengan sistem padat karya.
Menurutnya, warga miskin yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif, akan dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersebut. Dinas PU Pengairan mentargetkan bisa melibatkan 2.400 orang terbagi dalam 80 lokus kerja di seluruh Banyuwangi,.
“Pelibatan masyarakat dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi,” beber istri dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas ini.
Ipuk mengatakan, skema padat karya ini akan terus diperluas jangkauannya. Sejumlah instansi lain yang memiliki program padat karya akan dilibatkan. Dengan demikian tidak hanya program pembangunan yang berjalan.
“Tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi warga miskin,” kata Ipuk.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Banyuwangi berada pada tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan Banyuwangi menurun, yakni dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023.
Ipuk berharap kemiskinan Banyuwangi bisa terus tekan. Program padat karya, menurutnya, menjadi salah satu caranya. Selain diharap mampu menekan angka kemiskinan, program itu juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga Banyuwangi.
“Meski angka kemiskinan sudah rendah, tapi berbagai hal tetap harus dilakukan sebagai bentuk intervensi. Tentu saja, tujuannya agar warga benar-benar sejahtera,” tegasnya.
