Banyuwangi | Prestasi kembali ditorehkan Pemkab Banyuwangi. Kali ini, Kabupaten yang dipimpin Ipuk Fiestiandani ini berhasil meraih reward penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024. Banyuwangi menang dalam kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak.
Ipuk menjelaskan, Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan pada ajang ISPE 2024. Ajang ini diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Banyuwangi, menurutnya, dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah.
“Ini artinya pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa,” jelas Ipuk, Jumat (21/6/2024).
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, Hendrar Prihadi kepada Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan dalam forum ISPE yang digelar 14 Juni 2024 lalu.
Pemkab Banyuwangi menurut Ipuk, terus mengupayakan pelibatan pelaku usaha UMKM dalam pembangunan daerah. Salah satunya dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Ipuk bersyukur sejauh ini upaya ini berjalan cukup baik.
Dijelaskannya, jumlah transaksi e-catalog produk dalam negeri Banyuwangi tahun pada tahun 2023 mencapai Rp 581 miliar. Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.
“Saat ini, total sudah ada 1.036 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya,” kata Ipuk.
Dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, menurut Ipuk, maka penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar. Ipuk memastikan kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami ajak warga menjadi mitra pemerintah. Ini menjadi bagian program kami UMKM Naik Kelas. Dengan kolaborasi ini, tentu saja akan membuat apa yang pemkab lakukan makin akuntabel dan transparan,” terangnya.
Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, menambahkan, Banyuwangi berhasil meraih penghargaan ini karena mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp 581 miliar dalam pengadaan barang/jasa pada 2023.
“Menurut data dari LKPP, tahun 2023 tercatat pembelanjaan produk dalam negeri kita sebesar Rp. 1,1 triliun. Termasuk di dalamnya adalah transaksi e-katalog sebesar Rp 581 miliar,” kata Dani.
Dia menegaskan, pemkab akan terus menggenjot transaksi dengan mendorong lebih banyak UMKM yang masuk dalam e-Katalog. Banyuwangi melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan juga digeber untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
“Bahkan setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perizinan untuk usaha-usaha mikro. Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog,” pungkasnya.
